Institute for National and Democratic Studies

Kami Dukung Protes PILAR Tuntun Pencabutan SE KJRI Hongkong No. 2258/IA/XII/2007

leave a comment »

Siaran Pers No. 01/press/indies/Februari 2008

Sampai pada tanggal 27 Januari 2008 lalu, Persatuan BMI tolak Overcharging (PILAR) sebagai gabungan organisasi-organisasi BMI di Hongkong, telah melakukan empat kali aksi massa untuk memprotes terbitnya Nomor 2258/IA/XII/2007 tentang Tata Cara Perpindahan Agency Bagi Nakerwan (kemudian disebut SE 2258) yang dikeluarkan Pemerintah RI melalui Konsulat Jenderal RI Hongkong. Namun sampai saat ini, Konsulat Jenderal RI sebagai perwakilan pemerintah di Hongkong sama sekali tidak menggubris tuntutan BMI dan tetap mempertahankan keberadaan Surat Edaran yang dalam pandangan BMI merupakan legitimasi atas berbagai penindasan yang dilakukan agen terhadap BMI di Hongkong.


SE 2258 tersebut ditandatangani Konsulat Jenderal RI di Hongkong, Ferry Adamhar pada tanggal 4 Desember 2007 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 2008. Ketentuan-ketentuan pokok yang tercantum dalam SE 2258 tersebut adalah;

1.    Setiap Nakerwan yang akan melakukan pindah agensi diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu ke KJRI Hong Kong dengan mencantumkan alasan-alasannya.

2.    KJRI Hong Kong akan memproses kontrak pindah agensi, apabila seorang TKW telah bekerja di Hong Kong paling sedikit selama dua tahun dengan satu agensi. KJRI Hong Kong akan memproses kontrak kerja dengan ganti agensi dengan melihat kasus per kasus, dan apabila dipandang agensi yang lama telah merugikan TKW tersebut.

3.    Setelah dua tahun TKW bekerja dalam agensi yang sama dan akan melakukan pindah agensi, maka agensi yang baru wajib memberitahukan kepada pihak agensi lama dan dalam surat pemberitahuan tersebut harus diketahui oleh agensi lama.

4.    Ketentuan dan persyaratan tersebut diatas, berlaku sejak tanggal 01 Januari 2008.

SE 2258/2007 tersebut pada intinya berbunyi keharusan bagi BMI yang bekerja di Hongkong dengan masa kerja kurang dari dua tahun untuk menggunakan mekanisme perantaraan agen (PJTKA) pada saat memperbarui kontrak kerja atau mencari pekerjaan baru pasca berakhirnya kontrak kerja sebelumnya. Menurut anggapan Konsulat Jenderal RI di Hongkong, keharusan tersebut mempermudah perlindungan bagi BMI. Akan tetapi, klaim Konsulat Jenderal RI di Hongkong tentang efektifitas perlindungan BMI melalui perantaraan agen, sesungguhnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Bahkan, dalam pandangan BMI, agen merupakan pihak yang paling intensif melakukan eksploitasi dan penindasan terhadap BMI. Fakta-fakta tentang pelanggaran hak yang disodorkan BMI antara lain:

·         Overcharging: BMI di Hong Kong dipaksa membayar biaya penempatan sebesar HK$21.000 (sekitar Rp. 24 Juta) kepada agency, jumlah ini sangat tidak masuk akal dan tidak manusiawi karena pemerintah Hong Kong telah menetapkan aturan dimana hampir seluruh biaya yang dikeluarkan BMI untuk bekerja di Hong Kong di bebankan kepada Majikan.

·         Potongan gaji ilegal: untuk membayar biaya penempatan HK$21.000 agency memotong gaji bulanan BMI antara 86% – 100% selama  5-7 bulan. Praktek ini jelas melanggar peraturan pemerintah Hong Kong yang hanya memperbolehkan potongan gaji buruh migran untuk alasan apapun sebesar 15% perbulannya. Dan juga, dalam peraturan Hong Kong, Agency hanya diperbolehkan menerapkan bayaran maksimal 10% dari gaji  pertama Buruh Migran untuk jasa yang diberikan. 

·         PHK setelah habis masa potongan gaji: saat ini di Hong Kong berkembang trend BMI di PHK setelah lunas mencicil biaya penempatan (5-7 bulan kerja) kepada agency. Selanjutnya oleh agency BMI tersebut akan diantarkan ke airport untuk dipulangkan ke Indonesia atau dikirim ke daerah Cina, dan seterusnya untuk dapat bekerja lagi di Hong kong mereka kembali harus membayar  biaya penempatan melalui potongan gaji selama 5-7 bulan.

·         Penahanan Paspor dan Kontrak kerja: hampir seluruh BMI di Hong Kong saat ini mengalami penahanan dokumen paspor dan kontrak kerja mereka yang dilakukan oleh agency, praktek ini jelas perbuatan melawan hukum karena tidak ada alasan apapun pihak yang tidak berwenang menahan paspor seseorang, lebih jauh penahanan paspor dan kontrak kerja ini membuat BMI akan semakin bergantung kepada Agency. (Pernyataan Sikap PILAR, 4/1/2007)

Selain karena pemerintah Hongkong sendiri membuka kesempatan bagi buruh migrant untuk melakukan kontrak kerja secara langsung (direct hiring) dengan majikan, pemerantaraan (broker) kerja yang dilakukan oleh agen juga menyebabkan maraknya pelanggaran hak terhadap BMI. Dengan demikian, surat edaran KJRI Hong Kong No. 2258/IA/XII/2007 tentang Tata Cara Perpindahan Agency Bagi Nakerwan, KJRI semakin memperkuat posisi Agency dan memperlemah posisi BMI dalam berhadapan dengan agency. SE 2258/2007 menghilangkan hak BMI untuk dapat mengurus sendiri kontrak kerja mereka tanpa bergantung dengan agency seperti yang dijamin oleh hukum perburuhan Hong Kong. Terlebih karena terbitnya SE 2258/2007 yang dilakukan tanpa adanya dengar pendapat (public hearing) secara terbuka dengan BMI, maka secara esensi SE 2258/2007 merupakan kebijakan yang tidak demokratis dan menjadi legitimasi atau pembenaran terhadap pelanggaran hak BMI.

Terbitnya SE 2258/2007 menunjukkan karakter politik Pemerintah Indonesia, khususnya Konsulat Jenderal RI Hongkong, yang secara terang-terangan telah berupaya melakukan manipulasi politik, menggunakan istilah ‘demi perlindungan’ untuk memperburuk perlindungan terhadap BMI. Dukungan politik Konsulat Jenderal RI pada agensi tenaga kerja, yang notabene merupakan perusahaan-perusahaan milik swasta Hongkong dan Indonesia yang hanya ingin mengeruk keuntungan besar di atas penderitaan buruh-buruh migrant Indonesia yang notabene merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki berbagai hak sesuai konstitusi. Kenyataan ini semakin menunjukkan watak Pemerintah RI, khususnya Konsulat Jenderal RI di Hongkong yang anti-BMI dan anti-Rakyat Indonesia.

Apa yang terjadi di Hongkong sungguh mengingatkan dengan kasus dugaan pungutan liar dan korupsi dalam pengurusan passport yang terjadi di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Kasus korupsi dan pungli di KBRI Malaysia ini kini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi sorotan media massa karena berlangsung pada saat buruknya kinerja perlindungan bagi BMI di Malaysia. Fenomena seperti terjadi di KBRI Malaysia dan KJRI Hongkong sama-sama menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sesungguhnya tidak memberikan itikad baik untuk memperbaiki kinerja perlindungan bagi BMI bahkan cenderung memperburuk turut keadaan.

Oleh karena itu, Institute for National and Democratic Studies (INDIES), sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil Indonesia yang peduli terhadap nasib buruh migrant Indonesia menyatakan sikap;

1.    Mendukung dan bersolidaritas dengan gerakan protes yang digalang Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR) Hongkong menuntut pencabutan SE 2258/2007.

2.    Turut mendesak Pemerintah RI, khususnya Departemen Luar Negeri Indonesia, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk secara serius memenuhi desakan BMI guna mencabut SE 2258/2007.

3.    Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia, serikat-serikat buruh migrant Indonesia, jaringan-jaringan keluarga buruh migrant Indonesia, serikat-serikat buruh, organisasi-organisasi tani, organisasi-organisasi perempuan, organisasi-organisasi pemuda, pelajar, dan mahasiswa, organisasi-non pemerintah, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya untuk turut mendukung gerakan protes yang dilakukan oleh PILAR guna terus mendesak penguatan perlindungan terhadap BMI di berbagai negeri.

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan.

Jakarta, 2 Februari 2008

 

Syamsul Ardiansyah
Manager Program

Advertisements

Written by INDIES

February 13, 2008 at 1:49 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: