Institute for National and Democratic Studies

Kami Menolak Proses Konsultasi Safeguard Policy Statement (SPS) Asian Development Bank

leave a comment »

Statement Masyarakat Sipil Indonesia

Hari ini, Selasa tanggal 12 Februari 2008, ditempat ini akan dimulai Pertemuan Konsultasi atas draft Dokumen Kebijakan Pedoman Perlindungan Asian Development Bank. Pertemuan ini juga diselenggarakan di berbagai kawasan wilayah yang menjadi mandat operasi ADB. Dari kajian kritis yang dilakukan terhadap draft dokumen SPS terlihat bahwa draft yang akan dikonsultasikan jelas-jelas sangat melemahkan posisi masyarakat adat, masyarakat tergusur dan menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan juga kondisi sosial masyarakat pada umumnya.

Menurut kami, draft SPS yang akan dikonsultasikan hari ini “tidak layak untuk menjadi materi konsultasi dan kajian publik” karena mempromosikan “usaha-usaha perlindungan yang lemah” bagi lingkungan dan masyarakat korban lewat proyek-proyek ADB. Draf tersebut tidak dapat melindungi kondisi lingkungan dan sosial seperti yang seharusnya menjadi fungsi kebijakan pedoma perlindungan, dan tidak menunjukkan adanya komitmen ADB untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam kebijakan penyaluran utang yang berjalan selama ini.

Kami juga menemukan kelemahan dasar draft SPS tersebut yang justru merombak Aturan Perlindungan ADB yang rinci dan bersifat wajib tentang lingkungan, penggusuran dan masyarakat adat. Draft dokumen SPS telah mengabaikan prinsip dan komitmen internasional tentang pembangunan ekonomi dan sosial serta perlindungan lingkungan. Dokumen tersebut juga tidak secara jelas mensyaratkan bahwa dampak sosial dikaji sebagai bagian tanggung jawab (due diligence) proyek termasuk adanya sanksi terhadap pinjaman yang gagal untuk patuh terhadap Aturan Perlindungan ADB. Lebih parah lagi, draft dokumen SPS justru mengusulkan pelonggaran aturan mengenai penggusuran paksa. Kelonggaran tersebut akan sangat mengancam hak mereka yang tergusur, khususnya kelompok masyarakat yang sumber-sumber kehidupannya berbasis tanah, seperti petani.

Bagi masyarakat adat, draft dokumen SPS mendegradasi prinsip “free prior informed consent” (pemberian persetujuan berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya dan tanpa tekanan)’ masyarakat adat menjadi ‘free prior informed consultation” (konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan tanpa tekanan”); dan menganjurkan penerapan sistem aturan perlindungan di masing-masing negara (country system safeguard) untuk menjalankan proyek-proyek dukungan ADB dengan cara tergesa-gesa dan tanpa menyediakan waktu untuk perdebatan yang mendalam mengenai pro-kontra sistem tata kelola. Ini akan memberikan dampak berat kepada akuntabilitas ADB dan peminjam serta kemampuan masyarakat terkena dampak untuk mendapatkan keadilan.

Dalam perspektif perempuan, Draft dokumen SPS tidak memperhitungkan ketidakadilan gender –yaitu diskriminasi, kekerasaan, peran ganda, stereotyping dan dominasi yang menyebabkan subordinasi dan peminggiran—yang terjadi atau meningkat karena adanya proyek dukungannya. Akibatnya, tidak ada usaha untuk mengurangi atau menghapus ketidak adilan gender dalam rumusan safeguard policy framework yang ditujukan untuk mengurangi atau menghapus dampak lingkungan dan sosial termasuk perlindungan hak-hak mereka yang termarjinalisasi (terpinggirkan) dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu, kami mengkhawatirkan inisiatif ADB untuk melakukan forum konsultasi berdasarkan draf dokumen kebijakan Pedoman Perlindungan (Safeguard Policies) yang begitu lemah pada tanggal 12 – 13 Februari 2008 di Jakarta akan makin menjadi alat legitimasi untuk instrumen ADB yang buruk dan berpotensi menjadi instrumen pemiskinan dan pelanggaran HAM bagi rakyat Indonesia.

Oleh karena itu kami, organisasi masyarakat sipil Indonesia yang selama ini melakukan advokasi terhadap kebijakan lembaga-lembaga keuangan multilateral, menyatakan:

1. Tidak menyetujui dan tidak mempercayai proses konsultasi dan dialog yang selama ini dilakukan oleh ADB. Karena hanya menjadi legitimasi bagi praktik kejahatan kemanusiaan atas nama pendanaan proyek pembangunan.

2. ADB harus keluar dari Indonesia dan tidak lagi menawarkan berbagai jenis utang secara offensif kepada Indonesia.

Jakarta, 12 Februari 2008

AGRA (Aliansi Gerakan Reformasi Agraria)
AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)

HuMa

IESR
INDIES
INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)
KAU (Koalisi Anti Utang)
KEMALA
KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air)

NADI

Sawit Watch

SBD (Sekretariat Bina Desa)

SHI (Sarekat Hijau Indonesia)

SPI (Serikat Petani Indonesia)

SP (Solidaritas Perempuan)

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Yayasan Jurnal Perempuan

Advertisements

Written by INDIES

February 13, 2008 at 1:52 pm

Posted in Siaran Pers

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: