Institute for National and Democratic Studies

Immigrant Brides: Apa yang harus dilakukan?

leave a comment »

Oleh Syamsul Ardiansyah

Sebuah surat elektronik disebarkan Prof. Hsiao-chuan Hsia melalui milis international immigrant brides. Melalui surat tersebut, Prof Hsia mengabarkan tentang kisah seorang perempuan asal Indonesia yang telah tinggal di negeri tersebut selama kurang lebih 20 tahun.

Perempuan itu masuk ke Taiwan sebagai ‘immigrant bride’. Dia menjadi istri dari seorang pria Warga Negara Taiwan. Dari hasil perkawinannya, dia memiliki seorang putri yang kini hidup bersamanya di Taiwan. Meski telah cukup lama tinggal di Taiwan, namun status kewarganegarannya masih sebagai Warga Negara Indonesia. Pada masa-masa awal, khususnya ketika sang suami masih hidup, status tersebut tidak terlalu bermasalah. Dia bisa mendapatkan ijin tinggal di Taiwan karena menjadi istri seorang warga Negara Taiwan.

Keadaan berubah pasca sang suami meninggal dunia. Dia tidak lagi mendapatkan topangan ekonomi dan harus mencari sumber penghidupan sendiri guna membiayai dirinya dan putri semata wayangnya. Namun hal ini tidaklah mudah, karena masuk ke Taiwan sebagai istri, dan bukan secara resmi sebagai BMI sehingga tidak memiliki visa kerja, mencari pekerjaan di Taiwan ternyata tidaklah mudah.

Upaya mengurus visa kerja pun tidaklah mudah, karena harus melalui rekomendasi agen penempatan tenaga kerja. Masalahnya semakin pelik ketika masa berlaku paspor yang dipegangnya sudah habis. Usahanya mengurus pembaruan paspor mengalami kendala karena Perwakilan Indonesia di Taiwan sudah menyatakan tidak bisa memproses permohonannya. Singkatnya, dia terancam dideportasi ke Indonesia.

Masalah ini tidak hanya menimpa dirinya. Anak putrinya pun menghadapi ancaman keimigrasian yang sama. Untuk itu, dia harus membuktikan, dengan cara melakukan tes DNA, bahwa putrinya adalah hasil perkawinannya dengan warga Negara Taiwan. Untungnya, untuk keperluan tes ini, Kampus tempat Prof Hsia bekerja bersedia membantunya.

Bila tes DNA itu berhasil, maka putrinya bisa memiliki kesempatan memperoleh status kewarganegaraan Taiwan. Hanya saja, kalau usaha sang ibu untuk memperjelas status kewarganegaraannya tidak berhasil dan dia dideportasi, maka besar kemungkinan ibu dan anak itu akan terpaksa berpisah. Kini, masa depan kehidupan keluarganya, sangat bergantung pada dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, demikian tandas Prof. Hsia.

Immigrant Brides

Kasus yang dipaparkan Prof. Hsia adalah salah-satu kasus yang menimpa perempuan warga Negara Indonesia yang direkrut untuk bekerja di Taiwan dengan status sebagai immigrant brides. Kasus ini umumnya menimpa perempuan-perempuan warga keturunan Tionghoa yang berasal dari kantong-kantong pemukiman miskin di berbagai daerah di Indonesia. Para perempuan yang direkrut sebagai immigrant bride ke Taiwan memang tidak hanya berasal dari Indonesia, namun jumlah WNI yang menjadi immigrant bride di Taiwan tercatat ketiga terbesar setelah China Daratan dan Indo-China.

Pada awalnya, fenomena immigrant brides disebabkan oleh adanya kendala dari pria-pria Taiwan—khususnya yang berasal dari kalangan pekerja rendahan—untuk mendapatkan pasangan hidup guna meneruskan kelangsungan keluarganya. Para pria-pria itu tidak sanggup mengantisipasi dampak dari industrialisasi yang mendorong peningkatan peran perempuan secara ekonomi. Tingginya biaya hidup dan rendahnya pendapatan, mendorong mereka mencari pasangan hidup dari negara-negara lain.

Perhatian terhadap kasus ini tidak hanya karena besarnya peningkatan jumlah immigrant brides yang masuk ke Taiwan. Melainkan juga karena kuatnya indikasi bahwa pola ini digunakan untuk melakukan perekrutan terhadap tenaga kerja sector domestic tanpa harus melalui prosedur perekrutan dan penempatan BMI secara resmi. Dengan begitu, ketentuan-ketentuan ketat—seperti standar pengupahan, pembatasan jam kerja, dan lain-lain—mengenai pengiriman dan penempatan BMI bisa dihindari.

Para perempuan yang direkrut sebagai ‘immigrant bride’ langsung terikat dalam berbagai kewajiban kultural sebagai istri, yang didalamnya terdapat kewajiban untuk mengurusi rumah tangga dan memberikan pelayanan kepada suami. Dengan demikian, pihak ‘keluarga suami’ bisa memiliki manfaat ganda; mendapatkan pembantu rumah tangga sekaligus mendapatkan istri guna melanjutkan keturunan.

Triple Diskriminasi

Bila menyimak dari kasus dan keadaan umum di atas, masalah-masalah seputar fenomena immigrant bride perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari kita, khususnya pemerintah Indonesia. Terdapat sejumlah motivasi ekonomi yang menyelimuti kasus ini, mulai dari pihak perempuan yang dijadikan immigrant bride, pria-pria Taiwan, hingga agen-agen penyalur atau perantara (broker) perkawinan antar bangsa.

Di antara aktor-aktor tersebut, terdapat pihak yang paling diuntungkan, terdapat pula pihak yang paling dirugikan. Pihak yang diuntungkan tentu saja para agen dan broker yang paling banyak mengais keuntungan ekonomi dari fenomena ini. Di sisi lain, perempuan yang menjadi istri, menjadi pihak yang paling dirugikan. Dengan dasar analisis ‘untung-rugi’ itulah bisa diketahui adanya permasalahan fundamental di seputar fenomena tersebut.

Masalahnya, negosiasi untuk menyeimbangkan posisi tawar antara perempuan yang menjadi immigrant bride, agen penyalur dan broker, serta para pria Taiwan penerima jasa, terhambat oleh adanya lapisan-lapisan diskriminasi yang tidak mudah dipecahkan.

Paling tidak, terdapat tiga lapisan diskriminasi yang mengkungkung posisi tawar perempuan dalam fenomena immigrant bride. Pertama, diskriminasi ekonomi, karena mereka umumnya berasal dari kalangan keluarga miskin. Kemiskinan itulah yang mendorong para perempuan dari kalangan keturunan Tionghoa Indonesia bersedia menjadi istri warga Negara Taiwan. Dengan harapan bisa mendapatkan kesempatan memperbaiki kehidupan keluarga.

Kedua, diskriminasi secara politik dalam hal kewarganegaraan, karena umumnya mereka berasal dari warga keturunan Tionghoa-Indonesia. Diskriminasi ini rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada sedikit kemajuan dalam hal peraturan kewarganegaraan dan keimigrasian. Persoalan yang tidak kalah pelik adalah diskriminasi di negara-negara penerima—dalam hal ini Taiwan—yang memiliki ketentuan keimigrasian yang ketat untuk menekan pertumbuhan penduduk.

Ketiga, diskriminasi kultural karena mereka adalah perempuan yang berasal dari sistem sosial yang patriarkal. Karena sistem sosial inilah yang membentuk nilai-nilai sosial yang merendahkan derajat tawar perempuan sebagai istri dalam keluarga. Sayangnya, meski secara ekonomi mengalami kemajuan, namun ternyata diskriminasi terhadap perempuan di Taiwan masih cukup kuat.

Ketiga lapisan diskriminasi inilah yang telah melahirkan banyak masalah yang menimpa perempuan-perempuan Indonesia di Taiwan, khususnya mereka yang direkrut masuk sebagai immigrant brides. Persoalannya pun tidak bisa selesai hanya dengan meningkatkan sosialisasi informasi yang benar mengenai keadaan konkret kehidupan immigrant bride di Taiwan, melainkan diperlukan suatu usaha politik dan gerakan advokasi yang simultan dan sinergis baik di tanah air maupun di negeri-negeri seperti Taiwan.

Kita perlu menggugah perhatian pemerintah untuk mulai memberikan perhatian pada masalah ini guna menyelamatkan perempuan-perempuan Indonesia yang karena keterbatasan ekonomi dan pengetahuan, serta karena keterbelakangan pemahaman tentang hukum dan perlindungan hak perempuan, telah memilih jalan menjadi immigrant bride dengan berbagai resiko yang mungkin tidak semua dipahaminya.

Jakarta, 28 November 2007

Syamsul Ardiansyah

Advertisements

Written by INDIES

February 14, 2008 at 7:30 pm

Posted in Migran

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: