Institute for National and Democratic Studies

Pudarnya Eksistensi Leuit

leave a comment »

Syamsul Ardiansyah

Adanya kata “leuit” dalam bahasa Sunda yang berarti “lumbung” menunjukkan bahwa lumbung dalam memiliki basis sejarah dan kebudayaan yang cukup kuat dalam masyarakat Sunda. Namun, eksistensi leuit sebagai suatu lembaga sosial memang sudah hampir hilang. Sisa-sisa keberadaan lembaga ini hanya bisa ditemui di beberapa pedukuhan Sunda buhun seperti di Kampung Naga, Kampung Dukuh, dan perkampungan masyarakat Sunda Kanekes atau biasa dikenal dengan “masyarakat baduy” di Banten.

Selain itu, penulis sendiri masih menemukan beberapa praktik masyarakat yang menunjukkan keberadaan lumbung di beberapa wilayah seperti di kawasan Agrabinta, Cianjur. Keberadaan lumbung masih ditemui penulis saat menjadi relawan kemanusiaan di kawasan Cimerak, Ciamis yang baru-baru ini terkena bencana tsunami. Hanya saja, keberadaan lumbung di Agrabinta maupun Cimerak cenderung bersifat individual yang dikerjakan oleh beberapa rumah tangga. Tidak lagi menjadi praktik yang dilakukan bersama-sama dalam kesatuan masyarakat.

Wacana tentang leuit kembali mengemuka seiring dengan merebaknya masalah-masalah rawan pangan, khususnya di Jawa Barat, yang dipicu oleh kasus yang terjadi di kawasan Palingtang, Kabupaten Bandung. Untuk itulah, kiranya tulisan ini bisa membantu kita memahami mengapa eksistensi leuit memudar di Jawa Barat? Serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merevitalisasi keberadaan leuit?

Preanger Stelsel sampai Revolusi Hijau

Upaya revitalisasi leuit di Jawa Barat sepertinya tidak akan berlangsung dengan mudah. Terdapat suatu proses historis yang cukup panjang yang mengakibatkan melemahnya fondasi kultural yang bisa menopang eksistensi leuit. Secara historis, penulis mencatat terdapat beberapa momentum historis yang menyebabkan memudarnya basis kultural leuit atau lumbung desa di Jawa Barat.

Pertama, monokulturisasi dan komoditisasi pertanian melalui perkebunan-perkebunan besar. Sejarah mencatat bahwa Jawa Barat adalah wilayah yang pertama kali diperkenalkan dengan system perkebunan-perkebunan besar yang mirip dengan hacienda. Upaya tersebut pertama kali dirintis oleh VOC pada abad ke-18 melalui Preanger Stelsel yang kemudian dilanjutkan oleh van Den Bosch pada abad ke-19 melalui Sistem Tanam Paksa. Sistem ini tidak berhenti dan terus dilanjutkan dalam bentuk perkebunan-perkebunan besar partikelir maupun Negara sejak berlakunya Undang-Undang Agraria 1870 sampai sekarang.

Yang dimaksud dengan monokulturisasi pertanian adalah penyeragaman tanaman pertanian yang dilakukan secara intensif melalui sistem perkebunan. Sistem ini memberangus tipologi peladangan asli masyarakat Sunda yang umumnya menanam berbagai jenis tanaman yang bisa secara komplementer memenuhi kebutuhan pangan pada segala jenis cuaca. Sedangkan yang dimaksud dengan komoditisasi pertanian adalah diubahnya fungsi tanaman dari tanaman yang bersifat sosial dalam kebutuhan survival masyarakat, menjadi komoditi (barang dagangan) yang cenderung lebih berorientasi individual. 

Monokulturisasi dan komoditisasi pertanian merusak kohesivitas sosiologis antara petani—sebagai komponen pokok masyarakat pedesaan—dengan pertanian—sebagai tulang punggung perekonomian desa. Proses yang berlangsung dalam rentang sejarah yang cukup panjang ini menyebabkan petani pada umumnya teralienasi dari pertanian. Hal ini dicontohkan dengan fenomena-fenomena ketika petani sebagai produsen pangan, ternyata menjadi konsumen produk pangan, misalnya beras.

Kedua, dalam sejarahnya, monokulturisasi dan komoditisasi pertanian tidak dilaksanakan dengan proses politik yang dialogis dan demokratis. Proses tersebut dilaksanakan dengan cara represi politik yang tidak jarang melahirkan konflik-konflik sosial di pedesaan. Proses itupun tidak hanya dilakukan dengan penggusuran dan mobilisasi petani untuk mendapatkan tanah dan tenaga kerja demi pelaksanaan tanam paksa sebagaimana dilukiskan oleh Sartono Kartodirdjo dalam Pemberontakan Petani Banten 1888.

Upaya-upaya politik yang secara langsung diarahkan untuk membubarkan eksistensi lumbung desa pun pernah terjadi. Salah satu peristiwa sejarah yang dapat dijadikan contoh adalah peristiwa kerusuhan di ‘afdeling B’ di Cimareme, Garut tahun 1919. Di dalam peristiwa itu, masyarakat desa yang berusaha mempertahankan eksistensi lumbung desa dari penetrasi politik pemerintah kolonial harus menghadapi tembok tebal kekuasaan kolonial. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda berusaha memobilisasi beras secara paksa. Perlawanan atas pemaksaan inilah yang menjadi faktor pemicu terjadinya kerusuhan di afdeling B, Cimareme, Garut tahun 1919.

Upaya yang hampir serupa pun dilakukan oleh Jepang pada saat pendudukan di Indonesia (1942-1945). Diuraikan oleh Aiko Kurasawa dalam buku Mobilisasi dan Kontrol, pemerintah pendudukan Jepang melaksanakan ekonomi perang yang ditujukan untuk memobilisasi sumber-sumber daya—termasuk pangan—dari masyarakat. Untuk melaksanakan upaya ini, pemerintah secara efektif melakukan penyitaan padi-padi yang disimpan di lumbung-lumbung, baik yang dimiliki desa maupun keluarga-keluarga petani. Alhasil, sumber pangan menjadi langka dan kelaparan terjadi di mana-mana.

Kerasnya represi politik atas eksistensi lumbung desa atau leuit sebenarnya mengandung makna kuatnya keterikatan leuit dengan kehidupan sosial dan budaya orang Sunda. Logikanya, tidak mungkin pemerintah kolonial Belanda maupun pendudukan Jepang melakukan pemaksaan secara militer terhadap lumbung desa bila keterikatan sosial dan kulturalnya tidak cukup kuat. Kuatnya ikatan kultural inilah yang menjadi modal social untuk melakukan revitalisasi keberadaan leuit-leuit di pedesaan di Jawa Barat.

Ketiga, revolusi hijau. Revolusi hijau juga telah menyebabkan tingginya ketergantungan sektor pertanian terhadap pasokan komoditas dari kota, baik berupa pupuk, obat-obatan, bibit, maupun suplemen pertanian lainnya. Asupan teknologi, mesin-mesin, bibit, pupuk, obat-obatan, dan teknologi rekayasa pertanian lainnya yang umumnya merupakan komoditas-komoditas yang berasal dari industri.

Produk yang dihasilkan di sektor pertanian bukanlah produk untuk kepentingan konsumsi, melainkan produk untuk dipasarkan atau produk komoditas. Situasi ini menyebabkan maraknya praktik perantaraan di pedesaan, yang diperankan oleh tengkulak, pengijon, penebas, pengepul dan lain-lain. Tengkulak, pengijon, penebas, pengepul dan lain-lain pada akhirnya menjadi benalu dalam kehidupan ekonomi petani karena umumnya membeli hasil pertanian dengan cara monopoli dam dengan harga murah.

Keempat, meningkatnya jumlah petani gurem. Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, persentase rumah tangga petani guram terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan meningkat, yaitu dari 52,7 persen pada tahun 1993 menjadi 56,5% pada tahun 2003. Hal itu mengindikasikan semakin miskinnya petani di Indonesia. Tercatat kenaikan persentase rumah tangga petani guram di Jawa jauh lebih cepat dari luar Jawa. Sementara itu, banyaknya rumah tangga (RT) pertanian secara rata-rata meningkat sebesar 2,2 persen per tahun. Di Jawa Barat, prosentase petani gurem terbesar terdapat di Kabupaten Garut, sebanyak 222.961 dari 282.334 petani atau hampir 79 persen dari total petani di Kabupaten Garut. (Pikiran Rakyat, Senin 28 Juni 2004)

Tingginya jumlah petani gurem pada gilirannya menyebabkan melemahnya ketahanan pangan. Di samping karena tingginya biaya sewa lahan atau rendahnya upah buruh pertanian, tingginya biaya produksi pertanian dan tidak adanya jaminan harga produk pertanian dari pemerintah menyebabkan kinerja sektor pertanian mengalami kemerosotan. Besarnya kebutuhan dibandingkan pendapatan menyebabkan hanya sedikit saja petani yang memiliki tabungan, baik dalam bentuk uang maupun natura. Hal ini mempercepat hilangnya leuit-leuit di desa-desa di Jawa Barat.

Revitalisasi Leuit

Melihat besarnya masalah ketersediaan pangan, khususnya di Jawa Barat, maka revitalisasi keberadaan lumbung desa (leuit) sebagai bagian integral dari program revitalisasi pertanian yang dicanangkan pemerintah pusat tahun lalu menjadi semakin mendesak. Meski dengan latar belakang historis seperti dipaparkan di atas, pemerintah—khususnya pemprop Jawa Barat—tidak mesti berkecil hati. Dengan modal sosial yang dimiliki, pemerintah bisa merevitalisasi keberadaan leuit dengan cara sebagai berikut.

Pertama, melaksanakan reformasi agraria. Yang dimaksud dengan reformasi agraria adalah melakukan program penguatan askes petani atas lahan yang khususnya diarahkan pada petani-petani gurem dan buruh-buruh tani. Penguatan akses ini bisa dilaksanakan dengan melakukan redistribusi lahan atau dengan pengurangan biaya sewa lahan dan peningkatan upah buruh tani.

Program redistribusi lahan bisa dilaksanakan dengan sasaran lahan-lahan terlantar yang terdapat di hampir seluruh wilayah di Jawa Barat. Sedangkan program pengurangan biaya sewa lahan dan peningkatan upah atau bagi hasil yang adil bagi buruh tani bisa dilaksanakan di hampir semua wilayah pertanian. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan petani agar memiliki kemampuan untuk menabung melalui hasil pertaniannya.

Kedua, memberikan dorongan kelembagaan baik secara ekonomi maupun politik untuk mendukung program reformasi agraria. Program yang dimaksud adalah melakukan kolektivisasi dan pengkoperasian hasil pertanian. Meskipun pernah dilaksanakan dan sepertinya tidak berhasil mencapai tujuan namun bukan berarti program ini tidak relevan.

Yang dimaksud dengan kolektivisasi adalah menciptakan sistem pertanian yang terintegrasi dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat desa. Masyarakat petani dapat diorganisasikan untuk membagi tenaganya dalam dua aktivitas utama; (1) menanam tanaman pangan yang ditujukan untuk konsumsi sehari-hari; (2) menanam tanaman komoditi yang ditujukan untuk dijual guna memenuhi kebutuhan uang.

Tanaman pangan maupun komoditi dikumpulkan dalam koperasi-koperasi yang untuk kemudian dibagikan kembali kepada petani-petani yang menjadi anggotanya. Khusus untuk tanaman pangan, proses pembagiannya dilakukan secara merata sesuai dengan kebutuhan keluarga petani dan sisanya dikumpulkan dalam lumbung-lumbung desa sebagai cadangan material untuk mengantisipasi paceklik.

Sementara tanaman-tanaman komoditi yang dihimpun akan dijual ke pasar secara bersama. Dengan begitu, daya tawar produk pertanian bisa lebih tinggi, sebab tidak lagi dilakukan secara individual tapi dilakukan secara kolektif. Adapun hasil dari penjualan komoditi sebagian bisa dibagikan langsung kepada seluruh petani dalam suatu desa yang menjadi anggota koperasi, sebagian lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti pembiayaan sekolah-sekolah dasar dan klinik-klinik kesehatan desa.

Dengan begitu, upaya revitalisasi lumbung desa dapat dibangun sebab sudah memiliki landasan fondasi yang cukup kuat. Masalahnya sekarang tinggal kemauan politik pemerintah. Maukah pemerintah—khususnya pemerintah propinsi Jawa Barat—memelopori upaya tersebut?

Syamsul Ardiansyah

Bandung, 9 Oktober 2006

Advertisements

Written by INDIES

February 14, 2008 at 7:32 pm

Posted in Ketahanan Pangan

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: