Institute for National and Democratic Studies

Ladang Tebu dan Buruh Migran

leave a comment »

Kisah dari Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang

Tulisan ini diramu dari hasil observasi penulis di Dusun sumbernongko, Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Dusun tersebut berada sekitar 60 km dari kota Malang atau sekitar 34 km sebelah selatan Kepanjen, ibu kota Kabupaten Malang. Sekilas, tidak tampak suatu aktivitas yang istimewa. Namun  dibalik dusun yang sunyi itu, terdapat banyak sekali persoalan yang sudah sepatutnya kita perhatikan lebih cermat.

Dusun tersebut memiliki karakteristik sejarah yang cukup menarik untuk dikaji. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, dusun tersebut adalah perkampungan para buruh asal Madura yang dimobilisasi untuk bekerja di bebarapa perkebunan karet dan kopi di wilayah tersebut.

Menurut informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, kawasan tersebut dulunya adalah wilayah perkebunan yang dikuasai oleh beberapa perusahaan perkebunan yakni NV Cultuur Maatschappijj Banduroto te Probolinggo, NV Cultuur Maatschappijj gev te Amsterdam dan NV Cultuur Handelen Industrie Maatschappijj dengan sistem penguasaan menurut ketentuan erpfacht. Erpfacht adalah ketentuan penguasan tanah dengan sistem sewa yang diberikan kepada perkebunan-perkebunan swasta maupun negara dalam jangka waktu 75 tahun.

Perusahaan-perusahan itu dipaksa hengkang dari wilayah tersebut menjelang masuknya Jepang tahun 1942. Pada masa revolusi fisik 1945, perkebunan-perkebunan itu sudah tidak lagi terurus dan ladang-ladang kopi dan karet di atasnya sudah banyak yang tidak terurus.

Para buruh kebun yang berdiam dan bekerja di wilayah itu melakukan aksi pembabatan tanaman kopi dan karet setelah mendapatkan seruan dari Bung Karno. Saat itu, menurut warga, Bung Karno menyatakan bahwa membabat satu batang pohon kopi atau karet milik perkebunan Belanda sama dengan memenggal leher serdadu Belanda. Tak pelak, tanah yang dibuka dengan membabat kopi dan karet milik Belanda itupun dinamakan “tanah perjuangan”, karena dibuka ditengah menggebunya semangat pembebasan nasional di seluruh negeri.

TEBU DAN BURUH MIGRAN

Pada saat itu, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Tanaman yang tanam umumnya tebu, jagung, dan singkong. Tebu dan singkong ditanam untuk dipasok ke pabrik-pabrik penggilingan tebu dan pabrik tapioka di Kabupaten Malang. Sementara tanaman jagung, ditanam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Jagung dimasak dengan dicampur beras untuk membuat nasi jagung, makanan pokok sehari-hari penduduk setempat.

Tidak sedikit yang mencari kerja di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Pada umumnya, pekerjaan yang dipilih adalah pekerjaan di sektor informal, seperti berjualan bakso, menjadi pembantu rumah tangga, atau menjadi buruh/pekerja kasar.

Pada awal dekade 1990-an, banyak penduduk yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Mayoritas penduduk yang menjadi buruh migran bekerja di Saudi Arabia, meski tidak sedikit yang bekerja di negeri-negeri jiran seperti Malaysia. Warga juga mengakui banyak dari wilayah tersebut menjadi buruh migran secara tidak berdokumen resmi, baik yang bekerja di Arab maupun Malaysia khususnya bagi yang bekerja di Arab, menurut warga buruh migran masuk dengan menggunakan visa turis dengan alasan menunaikan ibadah umroh.

Menyangkut adanya kebijakan Pemerintah Malaysia yang hendak mengusir dan memberikan hukuman bagi para buruh migran tak berdokumen, warga hanya mampu berharap kerabat atau anggota keluarganya bisa terbebas dari jeratan hukum Malaysia. Kalaupun ada yang terjerat, penduduk mengharapkan pemerintah bersungguh-sungguh membela para buruh migran tersebut.

Harapan ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Saat ini, para buruh migran yang bekerja di berbagai negara merupakan penyumbang pemasukan yang tidak kecil bagi warga. Meskipun tidak diketahui dengan pasti berapa pemasukan yang diterima, namun bentuk-bentuk konkret sumbangan para buruh migran bagi kelangsungan hidup masyarakat memang tidak terbantahkan. ’’Rumah-rumah yang bertembok semen itu, pasti dihuni oleh keluarga-keluarga buruh migran,” jelas Hadili, pemuda setempat.

Memang, di hampir semua rumah terdapat tumpukan batu-bata atau pasir. Sudah banyak rumah yang saat ini tergolong rumah permanen, meskipun jumlah rumah dalam kategori tidak atau setengah permanen pun cukup banyak. Pemandangan seperti itu akan kita temui sejak memasuki Kota Kecamatan Pagak. Pemandangan itu akan semakin kental apabila kita berjalan-jalan di dusun-dusun atau desa-desa yang ada di sekitar desa Pagak.

Sumbangan para buruh migran pun tidak sebatas itu. Dana yang diperoleh warga dari kerabat atau anggota keluarganya yang menjadi buruh migran juga dimanfaatkan oleh warga untuk menopang usaha perladangan tebu rakyat. Tidak seperti perkebunan-perkebunan tebu yang dikelola oleh perusahaan perkebunan atau melalui sistem tebu inti rakyat, budidaya tebu di kalangan masyarakat Desa Pagak, khususnya Dusun Sumbernongko adalah tebu rakyat. Hampir semua beban produksi pertanian dibebankan kepada petani.

Budidaya tebu yang dilakukan petani-petani dusun Sumbernongko sebenarnya belumlah terlalu lama. Dalam ingatan penduduk, setelah berhasil membabat tanaman kopi dan karet milik perkebunan Belanda, warga mengusahakan tanah dengan melakukan penanaman tanaman–tanaman untuk dikonsumsi, seperti padi dan jagung. Seiring dengan turunnya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Indonesia, petani-petani mulai meninggalkan tanaman-tanaman konsumsi dan menggantinya dengan tebu untuk dipasok ke pabrik-pabrik tebu.

Sejak memasuki dekade 1990-an, hampir semua ladang di kawasan Dusun Sumbernongko dan sekitarnya didominasi oleh tebu. Sementara tanaman-tanaman konsumsi seperti padi dan jagung, meskipun masih ditanam, namun tidak seluas tanaman komoditi, seperti singkong dan tebu. Kalaupun masih ditemukan sampai saat ini, namun penduduk biasanya mengombinasikan tanaman tebu dengan padi atau tanaman singkong dengan jagung secara tumpang sari.

Alasan yang kerap diajukan petani yang mengalihkan pertaniannya dari orientasi konsumsi ke orientasi komoditi adalah rendahnya produktifitas lahan akibat tidak tersedianya sarana-sarana penunjang pertanian, seperti sarana irigasi. Meskipun sebenarnya di dusun tersebut terdapat beberapa sumber mata air yang bisa didayagunakan untuk kebutuhan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air bersih, namun perhatian akan hal itu sepertinya belum mampu menjangkau kebutuhan warga. Sampai saat ini sistem pengairan masih mengandalkan curah hujan, alias “tadah hujan”. Sehingga, pertanian sawah irigasi sulit dibangun, dan hanya bisa dengan sistem padi ladang.

Selain itu, khususnya tanaman padi yang paling banyak ditinggalkan penduduk, alasan lain yang dikemukakan adalah beras belum menjadi makanan pokok yang utama. Karena makanan pokok warga yang umumnya berasal dari Madura ini adalah jagung, baik dengan diolah menjadi nasi ampok atau dicampur dengan beras untuk menjadi nasi jagung.

Seiring dengan perkembangan pola tanam itu, tingkat kebutuhan penduduk akan uang pun semakin meningkat. Biaya yang harus dikeluarkan petani untuk mengolah lahan, memelihara tanaman, sampai memasarkan hasil panen ternyata tidak kecil. Mulai dari biaya pengadaan pupuk, bibit, upah buruh tani, sampai biaya transportasi dari kebun ke pabrik, hampir semuanya dibebankan kepada petani.

Memang tidak semua komponen biaya tersebut bisa dibayar tunai oleh petani. Namun justru karena itu, tidak petani tebu yang terjerat hubungan peribaan dengan bunga yang tidak kecil. Selain itu, mekanisme penjualan yang berjenjang, mulai dari pengepul ke tengkulak-tengkulak kecil kemudian ke tengkulak besar sebelum akhirnya masuk ke pabrik harga jual tebu dari petani sangat rendah. Tidak jarang, harga yang diperoleh jauh dibawah total biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Selisih antara biaya produksi dengan pendapatan dari pertanian tebu itulah yang kemudian ditambal oleh para buruh migran.

Bentuk sumbangan lain dari para buruh migran bagi warga adalah dalam hal menopang meningginya kebutuhan warga atas uang, sebagai alat sirkulasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dusun-dusun terbelakang seperti Sumbernongko, sirkulasi kapital lebih banyak berbentuk in natura dan bukan uang. Hampir semua kebutuhan, baik konsumsi maupun produksi, harus dipenuhi dengan menggunakan uang.

Perkembangan praktik produksi warga telah menggeser peranan ekonomi barang menjadi ekonomi uang. Bentuk-bentuk pertukaran dalam hubungan produksi lama seperti sistem bagi hasil (share crop) pertanian dalam pertukaran tenaga kerja antara buruh tani dan penggarap dengan pemilik lahan mulai banyak bergeser menjadi pertukaran dalam bentuk uang. Sebagai contoh, upah buruh tani tebu per hari rata-rata sebesar Rp 10.000 plus uang makan Rp 2.000 untuk buruh tani laki-laki, dan Rp 8.000 plus uang makan Rp 2.000 untuk buruh tani perempuan. Buruh tani, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja dengan sistem borongan.

Untuk melakukan pembayaran upah terhadap buruh tani, tidak jarang pemilik hanya mampu membayar upah pada saat panen tebu. Dengan begitu, upah buruh dibayar satu tahun sekali karena masa tanam tebu biasanya berlangsung selama satu tahun. Juga dengan begitu, sirkulasi uang dalam pertanian tebu bergerak dalam waktu satu tahun.

Sementara upah buruh pada saat panen sedikit berbeda. Biasanya hanya tenaga dari buruh-buruh tani laki-laki yang digunakan. Sistem yang diterapkan adalah borongan dengan hitungan Rp 1500 per kwintal untuk kebun yang terletak dekat jalan desa dan Rp. 2000 untuk kebun-kebun yang jauh dari desa. Perbedaan itu ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaannya. Kebun yang jauh dari jalan tentu saja memiliki tingkat kesulitan yang lebih berat dibanding kebun yang terletak dipinggir jalan.

Saat ini sistem pengupahan atau pertukaran secara bagi hasil hanya pada pertanian yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup (self-sufficient), seperti pertanian padi dan jagung. Khusus untuk padi, sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik dengan buruh tani adalah 4:1, artinya empat ikat untuk pemilik dan satu ikat untuk buruh tani. Sistem pembayarannya sama dengan pembayaran upah buruh kebun, yakni setiap musim panen.

Dengan rotasi kapital dalam bentuk uang yang bergerak cukup lambat, warga tidak bisa mengandalkan penghidupannya semata-mata dari hasil berladang tebu. Disinilah peranan para buruh migran menjadi semakin penting. Bila tidak, rentenir-rentenirlah yang menjadi tempat untuk bergantung. Oleh karenanya, disamping untuk membiayai kebutuhan produksi dan konsumsi sehari-hari, pendapatan yang diperoleh dari para buruh migran pun digunakan untuk mencicil utang dan bunganya kepada para rentenir.

Memang titik simpul yang memosisikan peranan penting para buruh migran adalah topangan pendapatan terutama dari dalam hal pengadaan uang tunai, meskipun sebenarnya fungsi uang bagi warga dusun hanya sebatas alat sirkulasi. Oleh karenanya, meskipun pendapatan warga dari para buruh migran cukup besar, namun tidak mampu secara signifikan  mengangkat taraf hidup masyarakat umumnya. Uang yang diperoleh dari para buruh migran umumnya tersedot untuk menopang kebutuhan konsumsi. Sementara satu-satunya kalangan yang menjadikan uang sebagai sarana akumulasi—sekaligus eksploitasi—dan menyerap pemasukan uang dari para buruh migran secara tidak langsung dalam jumlah besar hanyalah para rentenir.

EPILOG

Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran sebenarnya bukan hal yang baru bagi penduduk. Ada beberapa penduduk yang mengaku telah bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi, sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Bila ditelusuri dari aspek kultural, warga yang mayoritas berasal dari Madura memang terkenal sebagai perantau yang tangguh. Menurut pandangan penulis, aspek ini menjadi salah satu pendorong dari tingginya jumlah penduduk yang merantau ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Disamping persoalan-persoalan kultural, aspek struktural tentu saja memegang peranan yang turut menentukan tingginya jumlah warga yang bermigrasi ke luar desa, bergerak ke kota-kota atau ke luar negeri. Di dalam aspek-aspek struktural, faktor desakan ekonomi akibat meningginya kebutuhan dan menurunnya kemampuan produksi masyarakat menjadi faktor yang paling umum.

Terkait dengan permasalahan yang belakangan dialami Indonesia, sepertinya pemerintah perlu mencanangkan program penanganan masalah buruh migran secara lebih cermat dan hati-hati. Bila belajar dari masyarakat Dusun Sumbernongko, salah satu simpul yang menyebabkan tingginya arus mobilisasi penduduk dari desa-desa ke kota-kota dan ke luar negeri adalah melemahnya daya produksi yang berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi.

Permasalahan buruh migran adalah gejala ketercerabutan manusia dari tempat asalnya akibat krisis imperialisme (displaced person by imperialism). Fenomena ini terjadi karena imperialisme telah menyebabkan terciptanya ketidakmerataan pembangunan antar negara (uneven development). Karena krisis dan desakan ekonomi yang semakin meninggi, jutaan orang dari negara-negara yang terbelakang (underdeveloped country) melakukan mobilisasi lintas negara untuk mencari pekerjaan.

Masalah ini sebenarnya bukan hanya milik Indonesia, penduduk pencari kerja dari negara-negara miskin Asia lain seperti India, Filipina, Myanmar, misalnya, umumnya “menyerbu” negara-negara atau kawasan yang secara ekonomi tergolong maju seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Demikian pula dengan penduduk miskin dari negara-negara latin Amerika yang umumnya memusatkan sasaran migrasinya ke Amerika Serikat. Selain itu, penduduk dari negara-negara miskin di Asia Tengah dan Barat serta Afrika yang umumnya memilih Eropa sebagai sasaran untuk mencari penghidupan. Oleh karenanya, permasalahan buruh migran Indonesia bisa dikatakan sebagai bagian dari persoalan migran di seluruh dunia.

Dengan meninjau permasalahan yang terjadi di Indonesia, persoalan pekerja migran sudah selayaknya diberikan perhatian yang memadai. Masalah ini sebenarnya tidak sekedar masalah-masalah teknis seperti kelengkapan dokumen atau jaminan hukum atas pekerja migran. Lebih jauh dari itu, masalah ini membutuhkan penanganan politik dengan mendorong negara untuk memenuhi kebutuhan dasar tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak yang sebenarnya menjadi hak dasar seluruh warga negara Indonesia.

Kini, persoalan pekerja migran sudah memasuki taraf mendesak untuk diselesaikan. Dengan begitu, tentu saja pemerintah harus lebih aktif menggali persoalan-persoalan dan merumuskan program-program yang secara signifikan mengarah pada domain pokok yang menjadi alas dari berbagai kontrakdiksi yang ada. Katakanlah kondisi sosial ekonomi seperti yang ada di Dusun Sumbernongko adalah contoh yang mewakili sebagian wilayah yang saat ini menjadi penyuplai buruh migran, program penanganan yang perlu dilakukan segera di wilayah-wilayah tersebut tidak lain, selain pembaruan agraria.

Maret 2005

Advertisements

Written by INDIES

February 15, 2008 at 4:57 pm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: