Institute for National and Democratic Studies

Turunkan Harga Sekarang Juga!

leave a comment »

Siaran Pers, ‘Menyambut Hari Perempuan se-Dunia 2008’

Hari Perempuan Pekerja se-Dunia 2008 ini disambut perempuan Indonesia dan dunia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Harga berbagai kebutuhan pokok melonjak naik dan semakin jauh melampaui kemampuan hidup mayoritas rakyat Indonesia. Keluarga-keluarga miskin di berbagai wilayah di tanah air semakin menjerit, tercekik oleh beban hidup yang kian berat. Keadaan ini adalah petaka yang sesungguhnya bagi perempuan Indonesia.Kenaikan harga berbagai bahan kebutuhan pokok—khususnya pangan—sesungguhnya bukanlah semata akibat kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan secara riil. Melainkan akibat maraknya aksi spekulasi yang dilakukan para pemburu keuntungan raksasa, di tengah kebuntuan dan kefrustasian mereka menghadapi kehancuran ekonomi akibat krisis di pasar uang Amerika Serikat. Petualangan keuangan dimainkan oleh perangkat-perangkat investasi keuangan mutakhir (hedge fund, quant-fund) tersebut memindahkan dana investasi raksasa—lebih dari US$ 512 triliun—dari pasar uang ke pasar komoditas internasional—khususnya pangan dan migas—menjadi sebab utama inflasi harga kebutuhan pokok di dunia.
Suntikan dana dari kapitalis-kapitalis raksasa dunia inilah yang menyebabkan kenaikan harga kian tidak terbendung. Hal ini terbukti, ketika penghapusan bea-impor kedelai di Indonesia, sesungguhnya tidak sanggup menekan harga kedelai. Demikian pula dengan penurunan bea-impor beras, ternyata tidak sanggup menekan kenaikan harga beras di Indonesia. Sebaliknya, aksi spekulasi dari para pengimpor bahan kebutuhan pangan, justru kian menjadi dan semakin tidak terkendali. Sesungguhnya, tidak ada cara lain bagi masyarakat dunia untuk keluar dari masalah ini kecuali dengan memutuskan hubungan dengan system kapitalisme-monopoli dunia dan membangun kembali kedaulatan negeri, khususnya kedaulatan ekonomi dan politik.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah SBY-JK justru mengambil kebijakan-kebijakan yang semakin memperburuk keadaan. Goncangan ekonomi dunia telah disikapi SBY-JK dengan mengubah berbagai asumsi kebutuhan dalam APBN 2008. Asumsi harga minyak dunia diubah dari US$ 60 per barrel menjadi US$ 83 per barrel. Perubahan ini menyebabkan defisit anggaran belanja semakin melebar dari sekitar Rp 79 triliun menjadi lebih dari Rp 102 triliun. Akibatnya, berbagai rencana belanja pemerintah dipotong sebesar 15 persen. Pada gilirannya, berbagai anggaran pembangunan dan subsidi dicabut. Penggunaan bahan-bakar minyak pun akan dibatasi dan mulai hilang diberbagai wilayah.
Tidak hanya itu, demi menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah SBY-JK juga berniat untuk mempertinggi perampokkan terhadap pendapatan rakyat atas nama program peningkatan pendapatan ekspor dan dari sektor pajak serta non-pajak. Dalam rencana tahun ini, pemerintah akan menggenjot pendapatan dari ekspor non-migas dari US$ 91,9 miliar menjadi US$ 105,2 miliar. Untuk mencapai target ini, pemerintah SBY-Kalla akan memberikan lebih banyak kelonggaran lagi bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor manufaktur. Sebagaimana diketahui, upaya tersebut hanya bisa dicapai bila sektor riil bisa berjalan. Berbagai hambatan investasi, seperti bea masuk bahan baku dan masalah perburuhan sudah pasti akan didorong supaya lebih ramah investasi. Bisa dipastikan, nasib buruh Indonesia yang mayoritas perempuan akan kembali dipertaruhkan.
Masalah lain akan dihadapi rakyat Indonesia di sektor perpajakan dan pendapatan non-pajak. Dengan tanpa sedikitpun menoleh pada hak generasi yang akan datang untuk mendapatkan warisan lingkungan hidup dan sumber-daya alam yang terpelihara, SBY-JK mengeluarkan peraturan yang memperlebar kesempatan bagi kapitalis-monopoli untuk merampok hutan dan kekayaan alam Indonesia. Hutan lindung disewakan dengan harga sewa per meternya yang tidak lebih dari sepotong pisang goreng. Sudah pasti, kerusakan alam akan semakin meluas, bencana alam pun akan semakin ganas.
Pemerintah SBY-Kalla, sudah pasti, akan menghindari penerapan pajak yang terlampau tinggi bagi pemilik modal. Sebagaimana saran “Washington Consensus”, pemerintah akan didorong memberikan lebih banyak privilese untuk ‘orang kaya agar mereka tetap bisa menghidupi orang miskin’. Pernyataan ini tentulah tidak benar, namun begitulah kiranya kiat perbaikan ekonomi yang akan ditempuh pemerintah. Lantas, kemana beban pajak itu akan diarahkan? Tidak lain kembali ke pundak kaum miskin Indonesia. Dengan cara ini, SBY-JK secara konkret melemparkan beban ekonomi ke pundak rakyat kecil, keluarga-keluarga miskin, dan pada akhirnya menghimpit perempuan-perempuan Indonesia.
Kiat lain yang sudah pasti akan ditempuh duet SBY-JK adalah memobilisasi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Terlebih setelah BNP2TKI sebagai kendaraan khusus SBY-Kalla untuk memobilisasi tenaga kerja perempuan pedesaan yang berupah murah sudah siap menjalankan tugas pokoknya. Dalam upaya ini, perlindungan bagi BMI tidak lebih dari sekadar hambatan yang sudah pasti akan disingkirkan. Nasib ratusan ribu hingga jutaan BMI yang mayoritas perempuan dan kini tersebar di berbagai negara akan semakin berada dalam keadaan terancam.
Krisis kali ini, secara langsung maupun tidak, telah semakin membukakan mata seluruh rakyat, dan khususnya perempuan dari negara-negara miskin—tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di berbagai wilayah dunia—tentang bentuk nyata krisis ekonomi dunia. Overproduksi dan spekulasi perdagangan, serta konsentrasi keuntungan kapital dan ‘globalisasi’ kemelaratan, yang keduanya merupakan ulah kapitalis-monopoli yang serakah, semakin terkuak sebagai biang keladi dari kesengsaraan masyarakat dunia pada saat ini. Borok yang semakin membusuk dalam tatanan ekonomi dunia semakin besar ketika ketidakadilan justru dikembang-biakkan dan dijadikan “solusi” untuk memecah kebuntuan ekonomi saat ini.
Akar-muasal dan respon atas krisis ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa Indonesia sesungguhnya tidak lagi merupakan negara yang berdaulat. Rejim SBY-Kalla pun semakin jelas menunjukkan karakternya sebagai antek-kekuatan kapitalis-monopoli asing, yang bekerja bukan untuk kepentingan Rakyat Indonesia, melainkan untuk melayani kepentingan chauvinis imperialisme Amerika Serikat. Rejim ini sesungguhnya tidak lagi memiliki legitimasi untuk duduk di kursi kekuasaan tertinggi di Indonesia. Satu-satunya tindakan yang bisa membebaskan rejim ini dari tuduhan itu adalah bila keduanya berani mengambil terobosan ekonomi dan politik, dengan mengeluarkan Indonesia dari gurita kapitalisme-monopoli dan membangun kembali kedaulatan yang sudah koyak oleh keserakahan imperialis.
Untuk itu, untuk menghormati para perempuan yang telah menjadi ‘martil’ dari keserakahan ekonomi kapitalis-kapitalis-monopoli dunia, imperialisme Amerika Serikat, dan rejim boneka SBY-Kalla, kami menuntut;

  • Turunkan harga semua kebutuhan pokok, hentikan berbagai aksi spekulasi, dan lindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang-barang ‘sampah’ dari pasar internasional.
  • Hentikan kekerasan terhadap perempuan, berikan perlindungan penuh bagi buruh migrant Indonesia, cabut segala aturan yang melahirkan kekerasan, khususnya kepada perempuan.
  • Rebut kembali kedaulatan ekonomi dan politik nasional, tegakkan kemandirian bangsa, laksanakan land-reform, dan bangun industri nasional yang kokoh dan terintegrasi.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Terima kasih.
Jakarta, 8 Maret 2008
Institute for National and Democratic Studies

Silakan Klik: siaran_hpi2008_indies.pdf

Advertisements

Written by INDIES

March 2, 2008 at 12:43 am

Posted in Siaran Pers

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: