Institute for National and Democratic Studies

Gejolak Harga yang Semakin Gila

leave a comment »

Menuntut Koreksi yang Fundamental

Gejolak harga minyak mentah dunia dan harga-harga komoditi kebutuhan pokok dalam beberapa minggu terakhir benar-benar membuat Indonesia pontang-panting. SBY-JK harus melakukan koreksi yang fundamental dan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penguatan kapasitas dan mengabdi pada kepentingan dalam negeri.

Sudah tidak bisa disangkal, pendarahan ekonomi akibat gejolak harga, ditambah dengan ketidakstabilan pasar finansial dan belum pulihnya sector riil, menghasilkan keadaan yang sangat rumit dan tidak menguntungkan bagi Indonesia. Selain defisit APBN yang kian melebar dan melemahnya kurs rupiah yang mengancam kestabilan fiskal dan moneter, Indonesia juga dihadapkan pada kemungkinan inflasi tinggi dan semakin menurunnya daya beli masyarakat. Kestabilan makroekonomi yang sebelumnya dianggap sebagai prestasi, nyatanya hanyalah ilusi yang menyesatkan.

Ancaman krisis akibat gejolak harga-harga di dunia diperkirakan belum akan berakhir. Pada saat ini, beberapa ekonom dunia menyebutkan adanya dana racun (toxic derivative) dalam jumlah sangat besar; US$ 516 triliun yang menggempur pasar komoditi dunia. Dana sebesar itu sebelumnya beredar di lantai bursa saham dan matauang, namun pasca subprime mortgage membelit Amerika Serikat, dana itu beralih ke pasar komoditi dan secara virtual menekan kenaikan harga yang membuat banyak orang menjadi gila.

Sama halnya dengan pasar uang dan saham, pasar komoditi internasional semakin dikendalikan oleh aksi-aksi spekulasi. Dikabarkan bahwa pada saat ini, transaksi yang dominan tidak lagi berhubungan dengan volume permintaan dan penawaran secara riil, melainkan karena adanya ekspektasi dan permainan harga yang dimainkan spekulan-spekulan besar. Harga sendiri sebenarnya ditentukan oleh ‘perdagangan kertas’ (paper trading), yakni transaksi atas surat-surat berharga, perjanjian-perjanjian pengiriman dan jual-beli, yang nilainya berada jauh di atas harga dasar yang awalnya disepakati.

Di tengah keadaan seperti itu, masalah pergantian pejabat Gubernur BI yang berlarut-larut dan berbagai perkara korupsi dan penyuapan yang melibatkan beberapa pejabat BI, termasuk Gubernur Burhanuddin Abdullah, turut memperburuk kredibilitas otoritas moneter Indonesia. Di luar itu, belum rampungnya pembahasan mengenai perubahan APBN 2008 akibat tarik-menarik di dalam jajaran menteri mengenai penghematan anggaran, menyebabkan banyak kalangan meragukan kapasitas pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal di dalam negeri.

Kekompakkan pemerintah pun mulai diragukan. Seperti diketahui, tahun depan Indonesia akan kembali menggelar Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan pasangan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2009-2014. Sebagian dari elit politik, baik ada di parlemen maupun di kabinet, sepertinya mulai ancang-ancang untuk menyambut masa kepemimpinan yang akan datang.

Spekulasi politik berkembang dan langsung mengarah pada duet Susilo Bambang Yudhoyono-M. Jusuf Kalla. Keduanya diperkirakan akan bercerai dalam pemilu yang akan datang.  Spekulasi ini bermula dari prediksi lembaga survey mengenai turunnya perolehan suara Partai Demokrat yang dibina SBY dan semakin menguatnya posisi Partai Golkar pimpinan Jusuf Kalla. Kasak-kusuk di dalam Partai Golkar mulai mewacanakan kembalinya partai tersebut ke tampuk kekuasaan tertinggi dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sementara SBY, selain dihadapkan pada kesulitan melakukan konsolidasi politik di dalam partainya, juga disibukkan oleh ‘serangan-serangan politik’ dari Wiranto.

Pantas bila keadaan ini memicu kegelisahan di kalangan masyarakat. Setelah dipaksa mengubah pola konsumsi dari minyak ke gas untuk menghemat cadangan BBM, masyarakat masih dicekam oleh kekhawatiran fluktuasi harga yang terjadi hampir setiap hari di seluruh negeri. Ancaman kelangkaan juga masih kerap terjadi. Di Pandeglang misalnya, antrian penduduk untuk mendapatkan minyak tanah sudah berlangsung berminggu-minggu. Masyarakat terpaksa beralih ke kayu bakar untuk dapat menanak nasi atau memasak sayuran-sayuran lain. Di daerah lain seperti Jakarta, pada saat masyarakat sudah mulai beralih menggunakan gas, justru pasokan gas menghilang di pasaran.

Sebagaimana disimpulkan Prof Steve Hanke saat memberikan ceramah umum di Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Pemerintah Indonesia sesungguhnya tidak siap menghadapi krisis kenaikan harga yang menyerang perekonomian dunia pada saat ini. Profesor ekonomi yang tahun 1998 sempat terkenal sebagai pengusul penerapan Currency Board System (CBS) dan menghapuskan kebijakan kurs mengambang (floating rate) untuk menstabilkan nilai-tukar rupiah itu mengatakan, ketidaksiapan pemerintah tercermin dalam asumsi-asumsi dalam APBN yang sangat tidak realistis.

Ekspresi ketidaksiapan juga tampak dari niat Presiden SBY yang hendak menyurati Sekjen PBB, Ban ki Moon. Melalui surat itu, Presiden SBY hendak meminta sekjen PBB untuk mengambil inisiatif melakukan pembicaraan internasional guna meredam gejolak kenaikan harga yang terjadi hampir merata di seluruh kawasan. Badan dunia itu diharapkan mampu menemukan solusi-solusi konkret untuk mencegah kejatuhan ekonomi dunia yang kian mendekat.

Dapatkah badan tersebut bekerja secara efektif untuk menekan kenaikan harga? Jangan-jangan nasibnya akan seperti badan-badan dunia lainnya, seperti UNFCCC, yang gagal menjalankan amanat pokoknya untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil dan mendorong penurunan emisi gas karbon akibat tergelincir dalam peliknya perundingan dagang dan kesepakatan-kesepakatan mengenai perdagangan karbon. Singkatnya, semua itu masih spekulatif dan harapan SBY bisa jadi tidak kesampaian.

Apa yang salah?

Menggalang inisiatif untuk menumbuhkan solidaritas internasional adalah hal yang perlu dilakukan, namun ketika berbicara tentang apa yang prioritas, tentunya mengoptimalkan peluang-peluang yang berada di dalam wilayah kewenangan pemerintah itu sendiri. Artinya, konsentrasi untuk membenahi masalah-masalah domestik jauh lebih penting dibandingkan dengan mengorganisasikan aksi bersama secara internasional.

Tindakan yang tentu saja paling fundamental harus dilakukan SBY-JK adalah mengevaluasi garis kebijakan ekonomi yang selama ini ditempuh Indonesia. Pertanyaan yang perlu dijawab oleh pemerintah SBY-JK adalah mengapa garis ekonomi yang ditempuh selama ini gagal mengorganisasikan pemenuhan kebutuhan rakyat secara efisien, adil, dan merata? Untuk itu, SBY-JK harus berani mengonfrontasikan paradigma kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuh Indonesia selama ini dengan secara kritis menguraikan fakta-fakta historis yang tercermin dalam keadaan ekonomi hari ini.

SBY-JK harus berani membongkar mitor dibalik fakta-fakta yang terurai dalam sejarah ekonomi Indonesia, khususnya sejak era Soeharto. Fakta-fakta itu mulai dari kebijakan-kebijakan pembangunan bergantung pada utang sejak pendirian Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) dan industri subtitusi-impor pada awal 1970-an, kemudian beralih menjadi industri orientasi ekspor pada awal 1980-an, lantas masuk ke kebijakan deregulasi, debirokratisasi (privatisasi), dan liberalisasi sejak paruh kedua dekade 1980-an, liberalisasi perdagangan penggabungan dengan APEC dan WTO tahun 1994, hingga penerapan kebijakan kurs mata-uang mengambang yang dimulai sejak penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Indonesia dengan IMF pada November 1997.

Rangkaian kebijakan itu secara bertahap menceburkan masyarakat Indonesia pada gelombang krisis ekonomi yang terkandung dalam sistem kapitalisme dunia (imperialisme). Industri substitusi impor dan industri orientasi ekspor pada hakikatnya adalah jembatan bagi raksasa-raksasa ekonomi dunia untuk melakukan ekspor kapital, baik dalam bentuk foreign direct investment (FDI) maupun transfer tekhnologi. 

Ekspor kapital telah menumbuhkan pengusaha-pengusaha nasional berwatak komprador. Kalangan pengusaha inilah yang menjadi ‘kuda troya’ yang menghancurkan kapasitas ekonomi dalam negeri. Modal asing dan teknologi impor pun menjadi alat efektif untuk menguras hasil kerja kaum buruh yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan ekonomi dan melipatgandakan angka kemiskinan dan pengangguran di dalam negeri.

Modal asing juga adalah pisau belati yang mematikan pertumbuhan pengusaha-pengusaha nasional yang tangguh dan teruji dalam kompetisi terbuka. Di sisi lain, teknologi-teknologi yang diimpor oleh pengusaha-pengusaha tersebut menjadi alat keruk yang sangat rakus, yang merampok kekayaan alam Indonesia dalam skala yang tidak pernah dimengerti oleh Rakyat Indonesia.

Paket kebijakan neoliberal; deregulasi, debirokratisasi atau privatisasi, dan liberalisasi; yang dicanangkan melalui Paket Oktober 1988 menjadi fase perampokkan berikutnya yang memiliki jangkauan yang lebih luas. Melalui paket itu, konsentrasi produksi semakin memusat di tangan raksasa-raksasa ekonomi yang memainkan peranan monopoli. Melalui paket ini, perampokkan kekayaan alam dan yang eksploitasi tenaga kerja menjadi semakin terlegitimasi.

Perampokan atas kekayaan alam dan hasil kerja rakyat Indonesia semakin berlipat ketika Indonesia menandatangani kesepakatan perdagangan dalam APEC dan WTO. Rakyat semakin tidak kuasa menahan serbuan barang-barang ‘sampah’ akibat liberalisasi serta dipaksa bekerja lebih keras dengan hasil yang jauh lebih sedikit akibat fleksibilisasi perburuhan. Sementara pertanian semakin menjadi sektor yang tidak menarik karena jatuhnya harga jual produk pertanian kian tidak sebanding dengan biaya produksi pertanian yang justru cenderung melangit.

Komplikasi dalam tubuh perekonomian Indonesia semakin bertambah ketika pemerintah mulai berancang-ancang melakukan liberalisasi keuangan, melalui pembukaan lembaga pasar modal. Banjir modal asing yang masuk pada paruh pertama dekade 1990-an ternyata menghadirkan ancaman yang sangat besar pada paruh kedua dekade tersebut. Tekanan pada nilai rupiah menjadi pemicu kebangkrutan ekonomi komprador-komprador besar yang bermain di bursa saham dan mata uang serta berakibat pada terjadinya krisis ekonomi yang kian memburuk hingga saat ini.

Koreksi

Pelajaran utama dari rangkaian fakta di atas adalah liberalisasi, senyata-nyatanya, ternyata tidak mampu mengefisienkan produksi dan konsumsi, serta tidak mampu menjamin mekanisme distribusi manfaat atau keuntungan ekonomi secara adil. Liberalisasi hanyalah symptom yang menyelubungi monopoli. Liberalisasi tidak memberikan jawaban apapun sebab esensi dari aksi-aksi dalam payung liberalisasi hanyalah anarki dan spekulasi. Liberalisasi telah menyebabkan banyak negara menjadi salah-langkah dan terjebak dalam lingkaran setan krisis ekonomi dunia.

Inilah saat yang tepat untuk melakukan koreksi. Rangkaian fakta-fakta tentang kelemahan telah banyak terurai dan argumentasi-argumentasi mengenai pentingnya liberalisasi telah semakin sulit diterima oleh kenyataan.  Pemerintah harus berani memutuskan hubungan dengan spekulasi dengan mencabut berbagai kebijakan mengenai liberalisasi serta menggantikannya dengan kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional.

Koreksi terhadap liberalisasi patut dilakukan mengingat negara-negara maju yang selama ini menjadi promotor utama liberalisasi, ternyata telah lebih dulu mengambil kebijakan-kebijakan yang memproteksi kepentingan nasionalnya. Desakan negara-negara maju pada negara-negara miskin untuk membuka pasar, mencabut subsidi, dan menghentikan berbagai proteksi, hanyalah alat untuk melapangkan kepentingan-kepentingan dari raksasa-raksasa ekonomi untuk menguasai serta mengukuhkan dominasinya atas pasar dunia.

Pelaksanaan land-reform sejati dan nasionalisasi industri adalah dua program pokok yang semakin mendesak untuk dilakukan pada saat ini. Ruang-ruang yang membuka kesempatan bagi tumbuhnya spekulasi harus ditutup dengan perencanaan produksi dan pembangunan yang mengedepankan prinsip berkelanjutan serta berbasis pada kepentingan dalam negeri. Kesepakatan-kesepakatan yang merugikan harus berani dicabut dan kontrol atas sumber daya alam harus dikembalikan kepada rakyat.

Jangan paksa rakyat untuk kembali berhemat, karena apa yang rakyat dapat sebenarnya diperoleh dengan kerja yang sangat berat.

Syamsul Ardiansyah
Senin, 7 April 2008

Advertisements

Written by INDIES

April 7, 2008 at 6:29 am

Posted in Ekonomi-Politik

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: