Institute for National and Democratic Studies

Rekomendasi OECD Memperburuk Krisis di Indonesia

leave a comment »

REKOMENDASI OECD—Organization for Economic Cooperation and Development—yang tertuang dalam Policy Brief OECD tentang Penilaian Ekonomi Indonesia per Juli 2008 akan memperburuk krisis ekonomi di Indonesia. Rekomendasi ini sama sekali tidak berdasar pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ditujukan untuk memperbesar penghisapan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia.

Dalam uraian policy brief tersebut, OECD mencantumkan tujuh isu strategis terkait dengan reformasi ekonomi yang harus ditempuh Indonesia. Keenam isu tersebut terkait dengan; (1) masalah kebijakan fiskal dan subsidi; (2) penguatan kebijakan moneter; (3) perbaikan iklim usaha; (4) investasi; (5) masalah fleksibilitas perburuhan; (6) masalah jaminan sosial.

Rekomendasi pertama, kebijakan fiskal dan subsidi, OECD merekomendasikan untuk dilakukan kebijakan pengetatan anggaran dengan mengurangi subsidi minyak dan harga serta merealokasikan anggaran untuk menopang pembangunan infrastruktur dan sosial. Menurut OECD, pemerintah Indonesia harus mencabut subsidi minyak dan menyerahkan penentuan harga minyak pada mekanisme pasar guna menghindari membengkaknya beban subsidi dalam anggaran pemerintah pusat akibat melebarnya kesenjangan antara harga domestik dengan harga internasional.

Akibat dari kebijakan ini, tentu saja, inflasi karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang akan semakin melambung. Masyarakat miskin, khususnya kaum buruh, petani, dan miskin perkotaan, akan menjadi kalangan yang paling terkena dampak terburuk akibat keadaan ini. Selain itu, gejolak sosial akan semakin sulit diprediksi, karena faktor-faktor penyebab inflasi akan lebih variatif dan tidak semata-mata bersumber dari kecenderungan ekonomi dalam negeri.

Rekomendasi kedua, tentang kebijakan moneter, OECD menyarankan agar Bank Indonesia mampu bertindak secara pre-emptive dengan memperketat kebijakan moneter dengan memperhitungkan kemungkinan inflasi dan berbagai akibat lain yang menyertainya. Selain itu, indikator kesanggupan kapital dan likuiditas perbankan harus ditingkatkan. Guna menyelamatkan perbankan dari kemungkinan kredit macet, OECD memberikan penekanan untuk mengaktifkan lembaga kredit non-bank guna memenuhi kebutuhan dana dari usaha kecil-menengah.

Rekomendasi ini berarti suku-bunga BI harus tetap tinggi dan karenanya sektor riil akan terus mengalami kesulitan kredit. Lapangan kerja akan menjadi masalah berikutnya, karena selain sulitnya membuka usaha ekonomi akibat tingginya bunga bank, besar kemungkinan lapangan kerja yang tersedia akan hilang karena mengalami kebangkrutan.

Saran OECD untuk mengaktifkan lembaga-lembaga penyalur kredit non-bank guna menjaga pasokan kredit untuk usaha kecil-menengah bukan solusi. Karena selain fokus utama lembaga-lembaga ini masih cenderung pada kegiatan konsumsi, maksimalisasi UKM berarti mempertahankan produksi skala kecil yang sudah pasti tidak akan mampu memenuhi kebutuhan nasional dan menciptakan ketergantungan impor yang lebih besar. Artinya, UKM akan dibiarkan lemah dilumat kapital-monopoli.

Rekomendasi ketiga, perbaikan iklim usaha. Yang dimaksud OECD tentang perbaikan iklim usaha adalah privatisasi sektor publik untuk membuka kesempatan usaha bagi sektor swasta dan investasi asing. Terdapat kesan yang cukup kuat bahwa OECD menekankan perhatian pada dorongan privatisasi sektor transportasi dan retail. Selain itu, OECD juga mendesak diadakannya liberalisasi dan perlindungan terhadap kepemilikan asing dengan secara eksplisit meminta pencabutan pasal-pasal yang membatasi kepemilikan asing dalam sektor usaha di Indonesia.

Pada poin ini, OECD secara jelas menghendaki adanya peluang untuk melakukan ekspor kapital secara lebih leluasa untuk menguasai pasar dalam negeri. Selain itu, OECD juga berniat untuk untuk mengekspansi dan mengonsolidasi kekayaan-kekayaan atau asset-aset ekonominya di Indonesia dengan menekankan pentingnya pengakuan atas kepemilikan asing guna menjamin aliran keuntungan kepadanya. Tampak dengan jelas ketamakan negara-negara yang tergabung dalam OECD yang sangat tergiur oleh kekayaan alam dan besarnya potensi pasar yang dimiliki Indonesia.

Rekomendasi keempat, dalam hal kebijakan investasi, OECD mendorong Indonesia untuk membuka ruang investasi di sektor infrastruktur. Dalam policy brief tersebut OECD menyatakan “A strong fiscal position is creating room in the budget for increasing government spending in infrastructure development and maintenance would be essential”. Hambatan-hambatan fiskal, seperti subsidi harus dihapuskan. Kebijakan-kebijakan baru yang berdasarkan prinsip dan perspektif pro-investasi, liberalisasi harga, dan deregulasi kebijakan investasi asing harus segera disusun.

OECD juga memberikan perhatian pada dampak dari otonomi daerah. Sebagaimana diketahui, berdasarkan otonomi daerah, pemerintah propinsi/kabupaten diberikan kewenangan untuk mengelola potensi-potensi ekonominya—khususnya kekayaan alam dan mineral—secara lebih mandiri. Guna memudahkan investasi di daerah, OECD meminta pemerintah pusat untuk mengontrol kebijakan dan penganggaran pemerintah di tingkat propinsi/kabupaten agar menghambat masuknya investasi asing.

Rekomendasi ini bisa diartikan sebagai keinginan negara-negara anggota OECD untuk mendapatkan pelayanan penuh dari Pemerintah dan Rakyat Indonesia. OECD meminta Indonesia menyediakan infrastruktur ekonomi—yang dibangun dengan dana yang berasal dari pemotongan anggaran publik atau subsidi—untuk menopang kepentingan ekspansi ekonomi. OECD juga memaksa agar semua pintu untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia dibuka lebar-lebar tanpa hambatan sedikit pun. Dalam hal ini, kedaulatan nasional dan kedaulatan rakyat, khususnya dalam pengelolaan kekayaan alam, akan semakin dikucilkan dan ditindas.

Rekomendasi kelima dalam hal perburuhan. Bisa ditebak, rekomendasi OECD dalam hal perburuhan adalah fleksibilisasi perburuhan. Kalimat sederhana untuk menggambarkan fleksibilisasi perburuhan adalah “easy to hire and easy to fire” (mudah menyewa dan mudah memecat). Desakan OECD untuk mendorong fleksibilisasi system perburuhan Indonesia tidak lain untuk mengintensifkan penindasan dan penghisapan terhadap buruh guna memaksimalkan keuntungan super yang kelak menjadi miliknya.

Secara konkret, OECD menghendaki adanya revisi terhadap UU Ketenagakerjaan nomor 23 tahun 2003 karena dianggap telah menghambat masuknya investasi, menyebabkan pengangguran, dan menghambat dinamika usaha manufaktur padat-karya. Kebijakan perburuhan Indonesia dianggap masih terlampau rigid/kaku, menghambat penerapan system kontrak/kerja temporer, kebijakan pengupahan yang kaku, dan prosedur PHK yang masih birokratis. Karenanya, revisi UU ketenagakerjaan diharapkan bisa mendorong fleksibiliasi, mempermudah system kontrak dan PHK, dan menciptakan struktur pengupahan yang longgar.

Artinya, OECD memaksa buruh-buruh Indonesia untuk bekerja lebih berat dengan pendapatan yang lebih kecil. Buruh-buruh Indonesia diharuskan bekerja sungguh-sungguh namun tanpa jaminan apapun, baik jaminan kelangsungan kerja, jaminan PHK (pesangon), dan jaminan pendapatan yang memadai.

Rekomendasi keenam tentang jaminan sosial. Prinsip pokok rekomendasi OECD dalam kebijakan ini adalah; (1) mengantisipasi dampak dari penerapan fleksibilisasi perburuhan; (2) perluasan spektrum jaminan sosial dengan memaksimalkan UU Jaminan Sosial 2004 yang sudah berlaku. Perluasan dimensi perlindungan dalam system jaminan sosial dianggap bisa mengurangi beban industry dalam hal biaya perburuhan (dalam hal upah, tunjangan, dan pesangon).

OECD menghendaki agar beban-beban industry, seperti keharusan memberikan pesangon, tunjangan kesehatan, dan lain-lain, diambil-alih oleh negara melalui system jaminan social. Selain itu, dana yang terhimpun dari asuransi kerja dan jaminan sosial ini diharapkan bisa diinvestasikan untuk menopang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga dampak akibat PHK tidak mengarah pada sepenuhnya pada dunia industry, karena sudah diantisipasi melalui system jaminan sosial. Rekomendasi ini berarti memindahkan beban sosial dari industry kepada masyarakat.

Perlu diketahui bahwa industrialisasi ‘bergantung’ (depended industrialization) yang diterapkan sejak masa Industri Subtitusi Impor (ISI) dan Industri Orientasi Ekspor (IOE) Orde Baru telah melahirkan berbagai beban sosial yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari kerusakan lingkungan fisik dan social, urbanisasi dan kampung-kampung kumuh dan miskin di perkotaan, hancurnya kegiatan produktif pertanian di pedesaan, dan beban-beban lainnya.

Hampir tidak ada manfaat yang bisa diraih dan diakumulasi oleh masyarakat Indonesia. Seluruh hasil industry, baik produk maupun keuntungan-keuntungannya, melulu dikuasai oleh kapitalis-kapitalis monopoli di negeri-negeri industry maju. Oleh karenanya, transfer beban yang didorong melalui kebijakan jaminan social yang direkomendasikan OECD sesungguhnya akan memperburuk taraf kehidupan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Secara umum, rekomendasi-rekomendasi OECD sebagaimana tertuang diatas adalah garis besar kebijakan ekonomi SBY-JK yang terbukti semakin menyengsarakan dan menjadi tema-tema pokok perlawanan rakyat Indonesia.  Dari seluruh rekomendasi yang dituangkan OECD dalam Policy Brief OECD edisi Juli 2008 sama sekali tidak mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Sebaliknya, rekomendasi-rekomendasi tersebut akan mengarah pada semakin memburuknya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Jelas terlihat maksud paling esensial dari rekomendasi OECD; yakni mengintensifkan perampokkan kekayaan alam, meningkatkan penindasan, dan mempercepat akumulasi dan pemusatan kapital dan keuntungan bagi kepentingan mereka sendiri. Singkatnya, rekomendasi tersebut menunjukkan karakter negara-negara OECD sebagai negeri imperialis yang berusaha keluar dari kebangkrutan ekonominya dengan cara mengintensifkan dan mempertinggi penindasan dan penghisapan terhadap rakyat dan bangsa negeri-negeri bergantung seperti Indonesia.

Hal yang bisa tampak dari rekomendasi-rekomendasi OECD adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang kian anarkis, penggusuran infrastruktur rakyat untuk konsolidasi lahan bagi proyek-proyek mega-infrastruktur, pemberangusan usaha pedagang-pedagang kecil digantikan dengan retail-retail raksasa, pengerukkan kekayaan alam dan kerusakan lingkungan yang kian luar biasa, membludaknya PHK dan memburuknya kualitas kerja, dan membanjirnya dumping (sampah) barang-barang impor, serta dampak-dampak lain yang kian memperburuk krisis ekonomi Indonesia.

Oleh karenanya, sebagai salah satu komponen dari gerakan masyarakat sipil di Indonesia, Institute for National and Democratic Studies (INDIES) berpandangan: tidak ada satupun dari rekomendasi-rekomendasi tersebut yang patut untuk diikuti oleh rakyat Indonesia. Bahkan, seluruh rekomendasi tersebut adalah sinyal yang menunjukkan kian besarnya penindasan sekaligus kian besarnya perlawanan yang harus dilakukan seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar itu pula, INDIES menolak dan menentang seluruh rekomendasi OECD kepada Indonesia.

Jakarta, 25 Juli 2008

Advertisements

Written by INDIES

July 24, 2008 at 5:27 pm

Posted in Siaran Pers

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: