Institute for National and Democratic Studies

Perundingan lanjutan WTO: “Niat SBY bisa Berakibat Fatal”

leave a comment »

Jakarta, INDIES. Niat SBY mengaktifkan kembali perundingan WTO bisa berdampak fatal. Bukan hanya akan semakin memperburuk krisis di Indonesia, melainkan juga meningkatkan kesengsaraan rakyat dari negara-negara berkembang dan terbelakang. Institute for National and Democratic Studies (INDIES) meminta pemerintah SBY untuk membatalkan niat tersebut dan lebih focus dalam penanganan krisis di dalam negeri.

Pernyataan ini disampaikan Syamsul Ardiansyah, Koordinator Program Institute for National and Democratic Studies (INDIES) menanggapi niat pemerintah SBY yang hendak mendorong kembalinya resumption of negotiation agar perundingan Putaran Doha WTO dapat dimulai kembali. Seperti disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal di Jakarta, Senin (25/8), SBY berharap agar perundingan WTO bisa dilanjutkan mulai bulan September 2008.

Menurut Syamsul, niat ini tergolong aneh. Selama ini institusi WTO tidak pernah memberikan manfaat yang berarti bagi rakyat Indonesia. Akibat kerap mengalami kebuntuan, hampir seluruh anggota WTO, khususnya yang berasal dari negara-negara berkembang dan terbelakang hampir frustasi.

“Penyebabnya tidak lain, negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, tidak mau memenuhi ketentuan-ketentuan WTO soal pencabutan subsidi, penghapusan hambatan pasar, dan pengurangan dukungan domestik. Padahal, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan komponen pokok yang disebut-sebut sebagai prasyarat perdagangan bebas dunia,” jelas Syamsul.

Perdagangan bebas itu sendiri pada dasarnya hanyalah ilusi, karena yang sesungguhnya terjadi adalah perdagangan monopoli, di mana perusahaan-perusahaan raksasa transnasional menguasai hampir sektor dari mulai hulu hingga hilir, dari mulai eksplorasi hingga perdagangan. Dalam keadaan itu, tidak ada perdagangan bebas, yang ada adalah perdagangan yang terbatas dan dimonopoli.

Syamsul menyarankan agar SBY mau menengok sejarah perdagangan dunia. Menurutnya, WTO bukanlah sarana yang sedari awal diciptakan untuk menciptakan keadilan ekonomi dunia, melainkan sekadar alat bagi negara-negara maju, khususnya AS untuk melemparkan kelebihan produksi (overproduksi) komoditi massalnya ke pasar dunia.

Yang dimaksud dengan krisis overproduksi adalah krisis ketika jumlah komoditi yang diproduksi jauh melebihi kemampuan pasar dan daya beli masyarakat. Krisis ini akan menyebabkan sirkulasi produksi mengalami hambatan dan proses kapitalisasi mengalami pelambatan. Krisis ini tercipta karena sistem produksi kapitalis yang anarkis karena semata didasarkan pada estimasi dan bukan perhitungan skala permintaan yang konkret. Dampak dari krisis ini bermacam-macam, namun pada umumnya menyebabkan gelombang pemecatan terhadap pekerja yang pada akhirnya justru akan semakin memperbesar kesenjangan antara pasokan dan permintaan di pasar.

Karena krisis itulah, Negara-negara maju kerap menerapkan standar ganda dalam perdagangan bebas, selain menuntut perluasan pasar, pencabutan subsidi dan dukungan domestik kepada negara-negara berkembang, Negara-negara maju baik Uni Eropa dan Amerika Serikat justru berulangkali menolak desakan Negara-negara berkembang untuk melakukan perluasan pasar, pencabutan subsidi dan dukungan domestik.

“Jauh sebelum WTO berdiri, sempat muncul International Trade Organization (ITO) yang mengusung prinsip-prinsip perdagangan bebas yang mirip dengan WTO. Namun organisasi ini dibekukan ketika AS menyadari bahwa dampak dari penerapan prinsip-prinsip tersebut akan menyebabkan krisis overproduksi di AS akan semakin buruk. Karena produk-produk dari AS tidak akan mampu bersaing dengan produk-produk dari Negara-negara berkembang yang diolah dengan biaya produksi yang jauh lebih murah,” jelas Syamsul.

Secara prinsip, keengganan negara-negara maju untuk mengikuti prinsip-prinsip perdagangan bebas yang mereka tetapkan sendiri itulah yang menyebabkan perundingan WTO terakhir di Geneva awal Agustus 2008 ini mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut, oleh Pascal Lamy, disimpulkan sebagai keengganan negara-negara miskin untuk tetap berada dalam penjajahan negara-negara maju.

Posisi Indonesia

Dalam perundingan putaran Doha, posisi Indonesia sebagai pemimpin G33—Kelompok 33 negara yang mengusulkan proposal Special Product (SP)/Special Safeguard Mechanism (SSM) tergolong penting. Sebagai pemimpin negara-negara G33, Indonesia menjadi pihak yang senantiasa diundang dalam pertemuan-pertemuan khusus WTO. Dengan kedudukan ini, Indonesia seolah-olah menjadi negara yang membela kepentingan negara-negara berkembang lainnya, khususnya yang tergabung dalam Group-33.

Sebagaimana diketahui, pada saat perundingan WTO di Cancun, Negara-negara anggota terfragmentasi dalam berbagai kelompok di mana Negara-negara maju seperti AS, Uni Eropa, Jepang, dan Rusia, (meskipun terdapat perbedaan kepentingan diantara mereka) berhadapan secara vis a vis dengan negara-negara berkembang yang dipimpin oleh India dan China. Masuknya China sebagai raksasa perdagangan dunia yang baru ke dalam WTO dan Agenda Pembangunan Doha (Doha Development Agenda) yang merangkum misi perdagangan bebas yang jauh lebih ambisius menambah tinggi ketegangan politik dalam forum-forum WTO.

Di kalangan negara-negara maju, kontradiksi antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat pun kerap tidak terhindarkan. Dalam berbagai forum, kedua kekuatan tersebut kerap saling tuding dan jegal satu dengan lainnya. Bahkan dalam perundingan terakhir di Geneva, fragmentasi di kalangan negara-negara maju anggota WTO semakin keras ketika Perancis cenderung memiliki sikap sendiri yang berbeda dengan garis yang ditempuh Uni Eropa.

Menyikapi posisi Indonesia dan G33, Syamsul melihat posisi G33 ternyata cenderung melemahkan posisi tawar negara-negara berkembang secara umum. Dalam pertentangan-pertentangan di forum WTO, proposal G33 cenderung moderat, hanya meminta keistimewaan pada produk-produk tertentu dan terkesan pasif dalam perundingan tentang masalah-masalah pokok perundingan perdagangan bebas WTO. “Logikanya, tuntut dulu kepatuhan Negara-negara maju mengikuti prinsip-prinsip WTO, baru ajukan beberapa proposal teknis seperti SP/SSM,” jelas Syamsul.

“Proposal SP/SSM yang diajukan G33 melemahkan bargain dari negara-negara berkembang yang tergabung dalam G20 yang menghendaki negara-negara maju mengurangi dukungan domestik, menghapus subsidi ekspor, dan memperlebar akses pasar untuk komoditi dari negara-negara berkembang sebelum melanjutkan perundingan pada aspek-aspek teknis perdagangan bebas,” jelas Syamsul.

Upaya memecah kesatuan diantara negara-negara berkembang sempat terjadi ketika dalam KTM WTO di Hong Kong, Desember 2005, Majelis Tinggi WTO menerima proposal G33, namun menyisakan pembahasan terkait dengan proposal G20. “Namun diterimanya proposal G33 toh tidak memperbaiki iklim perundingan dalam WTO. Terbukti, Juli 2006, perundingan WTO mengalami kebuntuan. Berbagai upaya untuk mengatasi kebuntuan itu, termasuk perundingan WTO di Geneva awal Agustus 2008 lalu, juga mengalami kebuntuan. Ini menunjukkan proposal SP/SSM dari G33 kurang memberi pengaruh pada jalannya perundingan WTO,” ungkap Syamsul.

Keluar dari WTO

Selama periode WTO (1995-sekarang), perekonomian Indonesia tidak pernah membaik. Sektor riil cenderung jalan di tempat. Pengangguran tetap tinggi dan PHK selalu saja terjadi. Selama periode WTO ini pulalah, sektor pertanian Indonesia mengalami kehancuran yang cukup berat.

Liberalisasi sektor energi menyebabkan pasokan bahan baku dan bahan penunjang industri pendukung pertanian mengalami kemelorotan. Persediaan pupuk dan bibit kerap mengalami hambatan. Produktivitas pertanian pun turun, dan pendapatan petani semakin terjungkal. Singkatnya, selama periode WTO, krisis di Indonesia telah meningkat berkali-lipat.

Sikap yang semestinya dilakukan Indonesia adalah menghimpun negara-negara berkembang untuk keluar dari WTO dan mendorong pembubaran lembaga tersebut. Indonesia harus realistis dan jujur menyikapi lembaga yang telah berdiri dengan misi yang sangat ambisius sejak tahun 1995 tersebut.

Indonesia tidak perlu larut pada ilusi perdagangan bebas, melainkan harus kembali memulai pembangunan dengan berperspektif ke dalam (inward looking); membangun kedaulatan pangan dengan bersandar pada pelaksanaan reforma agraria sejati dan mendorong industrialisasi nasional untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.***

Advertisements

Written by INDIES

August 26, 2008 at 6:28 am

Posted in Siaran Pers

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: